Home » Archive for September 2016

Aflikasi Kartu Nelayan

Nelayan indonesia kebanyakan mempunyai pendidikan yang masih minim. Dan Mayoritas juga, nelayan kita belum mengetahu apa itu asuransi dan betapa pentingnya asuransi untuk nelayan.Ruang lingkup asuransi nelayan termasuk di dalamnya perlindungan atas kecelakaan kerja yang terjadi meliputi perlindungan atas risiko kecelakaan yang terjadi mulai saat berangkat bekerja, di lokasi bekerja, hingga kembali lagi ke rumah dan perlindungan terhadap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaannya tersebut.

Komitmen menteri KKP dalam memperhatikan kesejahteraan nelayan dengan membuat asuransi nelayan patut mendapatkan apresiasi yang tinggi. Dalam hal ini untuk pendataan dan pembuatannya di limpahkan tugas tersebut kepada Direktorat kenelayanan di bawah Dirjen perikanan tangkap.

Untuk hasil capaian dalam keseriusan kementrian kelautan dan perikanan bisa di lihat dari laporan direktorat kenelayan per bulan september antara lain :

- Aceh dengan jumlah 4295

- Sumatera utara dengan jumlah 4959

- Sumatera barat dengan jumlah 794

- Riau 321

- Kepulauan riau 62

- Bengkulu 230

- Lampung 147

- Jawa Barat 6769

- Jawa tengah 7308

- Banten 585

- Jawa timur 10393

- Kalimantan tengah 2704

- Kalimantan Selatan 591

- Kalimantan Timur 674

- Gorontalo 329

- Sulawesi Selatan 4120

- Sulawesi Barat 946

- Bali 1128

- Nusa Tenggara Barat 544

- Papua Barat 115

Dari Total semua nelayan tersebut berjumlah 47014 dan jumlah tersebut baru mencapai 4,7% dari Target Asuransi Nelayan pada tahun 2016 yang jumlahnya ada sejuta asuransi untuk nelayan. Dan kedepan semoga nelayan kita akan lebih sejahtera

Syarat Pengajuan SURAT IJIN USAHA PENANGKAPAN (SIUP)

SURAT IJIN USAHA PENANGKAPAN (SIUP)

Rencana usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, dan rencana operasional;
Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal atau perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
Surat keterangan domisili usaha;
Fotokopi akta pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
Fotokopi pengesahan badan hukum bagi perusahaan perikanan yang menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan jumlah kumulatif 300 (tiga ratus) GT keatas;
Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan:

Kesanggupan membangun, memiliki UPI, atau bermitra dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu;
Kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Kapal Asing sudah tak ada, Kenapa produksi lokal tak meningkat ?

Dengan di berlakukan aturan tentang larangan kapal asing untuk menangkap di perairan indonesia setidaknya sumber daya ikan bisa pulih dan berkembang. Dan sesudah pulih maka dengan sendiri nya nelayan lokal bisa menikmati melimpahnya sumber daya ikan tersebut. Tetapi pada kenyataannya malah berbanding terbalik dimana tingkat produktivitas hasil tangkapan malah menurun.

Penurunan produktifitas inilah yang seharusnya menjadi pekerjaan selanjutnya bagi pemerintah dalam hal ini kementrian kelautan dan perikanan sebagai pengatur regulasi untuk memperhatikan nasib nelayan dalam hal ini nelayan kecil dan tradional.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan produktifitas perikanan menurun diantaranya adalah :

- 1. Syarat dan proses izin penangkapan.

Padahal untuk mengurus syarat dan perizinan sekarang sudah di permudah dengan adanya gerai di setiap daerah dan adanya pengurusan online.bahkan pengurusan online sekarang bisa satu pintu. Pengurusan online

Merupakan salah satu layanan yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada masyarakat (perorangan/koperasi/ perusahaan swasta nasional) yang ingin mengajukan permohonan perizinan kegiatan usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan laut lepas, yang meliputi ijin usaha perikanan, ijin penangkapan ikan, ijin pengangkutan ikan, dan ijin penangkapan serta pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan.

Izin Usaha Perikanan
adalah izin tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

Izin Penangkapan Ikan
adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP

Izin Kapal Pengangkut Ikan
adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP

- 2. Nelayan dan calon tenaga perikanan beralih profesi

Nelayan banyak yg alih profesi kerja didarat, alih penyetaraan ijasah ANT/ATT kapal niaga/penumpang, migrant jadi pelaut perikanan ke LN, resignt kerja dari nelayan. dan para tenaga tenaga yang handal dalam perikanan lebih senang untuk menjadi pegawai karena dalam hal ini perikanan lokal yang belum menjanjikan terhadap kelayakan hidup.

Memang tidak salah apabila nelayan dan tenaga perikanan itu beralih profesi tetapi bagi pemerintah itu sebuah masalah dan tantangan. Apabila sumber daya yang melimpah ini tak ada yang memanfaatkan lalu apa arti dari pemulihan sumber daya yang di canangkan oleh kementrian.

- 3.Kurangnya minat investor di perikanan

Nelayan stop investasi operasional takut bersalah dan dibui dan bangkrut karena aturan gonta-ganti tidak kondusif. itu salah satu dari ketidak pastian hukum untuk para nelayan. Mending stop rugi daripada bangkrut habis total. dan itupun merupakan ketakutan nelayan yang tidak mau melaut kembali. apalagi yang baru mau terjun ke dunia perikanan maka di pastikan investor akan berfikir ulang.

Belum lagi keuntungan yang tidak pasti karena di lautan selain bertarung dengan musim dan ombak. Nelayan lokal harus bertarung dengan para oknum pelaku Pungli.Akibatnya terjadi pengangguran nelayan dan buruh pabrik yg PHK kekurangan bahan baku ikan. Dari 2,7 juta nelayan yg sisa aktif kurang dari 1 juta orang. Data itu di asumsikan dengan tidak melautnya nelayan cantrang di wilayah pantura dan beberapa kapal yang masih mangkrak di pelabuhan pelabuhan

Dua tokoh penentu Wajah KKP

Kementrian kelautan dan perikanan masih tetap fokus dalam usaha untuk menghapus praktek illegal fishing, keberlanjutan sumber daya perikanan dan kedaulatan di perairan indonesia. Untuk membantu tugas berat ini maka di bentuklah SATGAS 115. Dimana tugas satgas diantaranya juga mengkoordinasikan dengan instansi yang terkait. Sebenarnya kalau boleh jujur seharusnya kementrian koordiansi maritim dan sumber daya alam tidak terlalu dalam untuk mengintervensi atau mengurus tentang kebijakan yang telah di buat dan di tetapkan oleh MKP Susi Pudjiastuti.

Dua minggu yang lalu Pengusaha Perikanan bertemu dengan ibu Susi,
Minggu lalu Gubernur se_ Indonesia bertemu ibu Susi,
Kemaren Senin 19/09 2016 Nelayan dan Pengusaha Perikanan bertemu Pak Luhut, Substansi yang di bicarakan pro kontra :
Permen 56 Thn 2014 tentang Moratorium Izin Usaha Perikanan Tangkap,
Permen 57 Thn 2014 tentang Transhipment muatan kapal di tengah laut,
Permen 02 Thn 2015 tentang Larangan Pukat Hela dan Pukat Tarik,

Dan sudah sangat jelas Bahwa permen tersebut kepentingannya tetap pada komitmen awal KKP yaitu menghapus praktek illegal fishing, keberlanjutan sumber daya perikanan dan kedaulatan di perairan indonesia.

Jika beliau berdua antara bu susi dan pak luhut bersinergi akan.menjadi mantap perikanan dan kelautan kita.Kita semua setuju tolak illegal fishing dan usir nelayan asing,kita juga harus yakin bahwa nelayan kita mampu mengoperasikan kapal hingga 400 GT tapi kita juga harus sadar kemampuan sumber daya manusia nelayan kita lebih banyak Di bawah 10 GT ,celakanya yang di bawah 10 GT juga banyak sekali terdampak permen 02 tahun 2015.

Kedepan agar pemerintah bisa terus memperbaiki tata kelola kelautan dan perikanan agar hasil yang di dapatkan bermuara pada kesejahteraan nelayan.

Perikanan yang mati di dalam Kolam Ikan

Yah itulah perumpaman untuk menggambarkan kondii perikanan kita saat ini. perikanan kita yang berkeinginan maju maka secara tidak langsung kita harus mampu bersaing dengan perikanan perikanan yang terlebuh dahulu maju. Salah satu negara yang perikanan maju adalah jepang. Jepang maju secara teknologi perikanan dan maju secara konsumsi ikan.

Perikanan Jepang memang dikelola dengan cerdas. Perikanan jepang sebagai pusat pasar ikan kelas dunia. Menjadi minat masuknya bagi surplusnya jumlah kapal kapal perikanan Korsel dan RRC. Namun kekurangan tenaga kerjanya banyak dari Indonesia dan Philipina. Sedangkan Kita masih saja menjadi kuli dan tenaga kasar di negeri orang.

Kita negara bahari yg klaim punya potensi ikan besar dan jumlah tenaga kerja besar namun kenapa nelayan kita kocar-kacir didalam negeri banyak yg nganggur dan diluar negeri blm terlindungi dg baik..? Produksi ikan juga loyo..? Bagaimana mau ciptakan pusat pasar ikan kelas dunia mau mulai darimana..?

Menurut salag seorang nelayan yang bergerak dan sebagai pelaku usaha perikanan langung mengatakan bahwa untuk menjadi Indonesia maju dalam perikanan maka di perlukan waktu dari saat ini setidaknya 10 Tahun. Sepuluh tahun itu langkah - langkah yang harus di benahi diantaranya :

1. Tahap jangka pendek crash programe trial 3 tahun.

2. Pada tahap medium programe produktive 4-6 tahun.

3. Tahap 7-10 thn totaly optimum programe and maintenancing.

Dan untuk rencana jangka pendeknya di antaranya :

1. Benahi carut marut birokrasi pelaut ini poin yg terpenting. Jangan biarkan pelaut ataupun nelayan jadi atm hidup. Beri subsidi yg benar benar ingin terjun menjadi pelaut.
2. Ganti cara pendidikan di smk kelautan. Dari yg banyak teori ke banyak praktek. kuatkan ilmu dan jadikan SMK/ SUPM garda terdepan dalam pembenahan perikanan.
3. Hanya yang berjiwa bahari, yg cinta laut yang belajar di SMK/SUPM perikanan dan kelautan. Buang yang cuma jadi pijakan ke profesi lain.
4. Hindari sistem kapitalisme murni dari industri pelayaran dan perikanan.

Kinerja SATGAS 115 masih perlu ditingkatkan.

Satgas 115 yang di bentuk presiden dalam rangka membantu KKP dalam mencegah dan menindak praktek telah mendapatkan apresiasi dari presiden Jokowi. Dalam hal ini Satgas yang di komandoni oleh MKP Susi Pudjiastuti secara konsisten mengawal kebijakan kedaulatan dan keberlangsungan Sumber daya ikan di lautan Indonesia. Satgas 115 yang terdiri Unsur KKP, TNI AL, BAKAMLA, Kejaksaan, POLRI dan yang terbaru bergabung adalah Unsur kementrian Keuangan dalam hal ini melibatkan Dirjen Pajak dan bea cukai.Capaian yang patut di apreasi atas kinerja SATGAS 115 diantaranya : Memerangi Illegal fishinng, Mencegah perdagangan manusia dan menggabungkan satelit pengawasan kapal perikanan.

Tetapi ada beberapa persoalan yang paling mendasar dalam hal kesuksesan SATGAS 115 yaitu terciptanya kesejahteraan Stakeholder dalam hal ini nelayan yang notabene sebagai garda terdepan untuk menikmati dan mengelola perikanan di Indonesia. Memang dalam hitungan bulan SATGAS 115 tidak bisa langsung merubah setiap kebijakan yang selama ini menjadikan perikanan indonesia tidak pernah maju. Dan semoga kedepan Satgas akan berupaya lebih keras untuk mensejahterakan Nelayan. Peranan SATGAS di harapkan bisa merubah semua tatanan yang salah, mengganti peraturan yang membuat nelayan bingung, Menjadikan perikanan indonesia No 1 di dunia.

Selain keenam lembaga tinggi yang tergabung dalam SATGAS 115 di harapkan satu lagi lembaga yang seharusnya di ikut sertaka. Karena peranan dan fungsi dari satu lembaga tersebut bisa di jadikan akan kemajuan perikanan. Lembaga negara yang satu ini adalah kementrian Perhubungan lewat direktur jendralnya Perhubungan Laut. Peranan Perhubungan laut yang sangat di harapkan adalah di mulai dari penerbitan Groos Akte bagi kapal kapal perikanan. Dan dalam fungsi Perla yang sangat diharapkan lagi adalah memberikan pelatihan untuk nelayan nelayan agar nelayan kita bisa bersaing dengan nelayan di luar negeri. Selain pelatihan di harapkan adanya pemutahiran Sertifikat sertifikat yang selama ini masih tumpang tindih.

Kondisi Umum perikanan Kab. Rembang

Kabupaten Rembang merupakan Kabupaten yang terletak di wilayah pantai Utara Pulau Jawa, yang mempunyai wilayah seluas 1.014 km² dengan garis pantai sepanjang 63,5 km. Sebesar 35,5% dari luas wilayah Kabupaten Rembang tersebut merupakan wilayah pesisir yaitu sebesar 355,95 km². Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kabupaten Rembang mempunyai potensi yang cukup besar di bidang perikanan dan kelautan. Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar III.1, secara administrasi, Kabupaten Rembang terletak berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Laut Jawa

- Sebelah Selatan : Kab. Blora

- Sebelah Barat : Kab. Pati

- Sebelah Timur : Kab. Tuban (Provinsi Jawa Timur)

Secara geografis, Kabupaten Rembang terletak di antara 111^o00’ – 111^o30’ Bujur Timur dan 06^o30’ – 07^o00’ Lintang Selatan, yang meliputi 14 kecamatan, yaitu Kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan, Sarang, Sale, Sedan, Gunem, Pamotan, Sulang, Sumber, Bulu, dan Pancur. Dari ke-14 kecamatan tersebut di atas, 6 kecamatan merupakan kecamatan pantai, yaitu Kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan dan Sarang.

Iklim di Kabupaten Rembang adalah iklim tropis, dengan musim kemarau dan penghujan yang berlangsung silih berganti sepanjang tahun. Suhu bulanan minimum 21,3^oC dan suhu maksimum 30,7^oC. Jumlah curah hujan dalam setahun mencapai rata-rata 16,5 mm/bulan dan tergolong daerah beriklim kering. Pada umumnya curah hujan tersebut tidak merata sepanjang tahun, di mana pada bulan-bulan tertentu curah hujannya cukup tinggi, yaitu bulan Oktober sampai Maret. Sedangkan di bulan-bulan lainnya curah hujannya rendah.

Derita nelayan kita di negeri orang

Slamet Susilo berangkat dari Rembang pada bulan Agustus 2014, bersama 11 orang teman. Kami di janjikan berangkat paling lama 2 minggu tapi pada kenyataanya kami berada di PT RIFANO ANUGRAH SENTOSA (terkenal nya RIFANO, beralamat di Jln Gandaria kel. Pekayon RT/RW .01/02 Kec.Pasar Rebo Jakarta Timur, no telp 021-29616585, pemilik Ajay) hingga hampir 3 bulan. Kami terus menunggu karena sudah kepalang tanggung, tetapi akhirnya diantara kami mundur satu persatu, hingga tinggal 6 orang. Dari 6 orang ini, akhir nya yang berhasil berangkat 4 orang, karena 2 orang teman kami ada permasalahan :

- 1 orang sampai di Korea dan dikembalikan ke Indonesia oleh Sahbandar Korea karena buku pelaut nya abal-abal/palsu.

- 1 orang lagi tidak lolos tes MCU nya, dan disuruh berobat tetapi akhirnya memilih mundur dan dokumen aslinya di tinggal di PT hingga kini belum bisa membayar 3 juta untuk menebusnya.

Akhirnya pada tgl 4 Oktober 2014, pagi hari kami menandatangani PKL (Perjanjian Kerja Laut) tanpa dihadiri orang Perhubungan Laut. Pada PKL disebutkan kami bekerja di kapal FENG HUI tanpa disebutkan FENG HUI berapa. Dan siang hari nya, kami ber-8 berangkat (4 orang dari PT RIFANO dan 4 dari PT lain) terbang dari bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke negara Fiji (transit di Bali dan Melbourne). Tetapi karena berbeda pesawat, yang sampai di negara Fiji hanya 7 orang. Oleh PT, kami dijanjikan bekerja di kapal Taiwan, tapi kenyataannya agent nya yg bertempat di Taiwan. Di negara Fiji, kami tinggal di penampungan selama 1 bulan, tanpa ada uang sepeserpun buat jajan. Kami mendapatkan makan dan minum itupun masak sendiri. Sampai akhirnya kami ber-5 berangkat 1 kapal dengan alat tangkap Longline dan ternyata bukan kapal Taiwan melainkan kapal berbendera China (FENG HUI 17) sementara 2 orang lainnya naik ke kapal FENG HUI 18. Untuk ke kapal FENG HUI 17 dan FENG HUI 18 kami menumpang (bekerja) di kapal PING TAI RONG selama 1 bulan. Kapal FENG HUI 17 terdiri dari ABK yakni 5 org Indonesia, 3 dari Filipina, 3 dari Myanmar, 7 dari China. Sementara untuk Kapten, chief officer, chief engine, second engine dan koki berasal dari China.

Setelah 10 bulan ber operasi kapal bersandar di negara Fiji untuk docking selama 2 bulan. Saat itu ABK yg berasal dari Filipina, Myanmar dan China finish kontrak. ABK yg berasal dari Filipina dan Myanmar pulang ke negara asal tetapi yg berasal dari China memperpanjang kontrak. Sebagai pengganti nya naiklah 3 orang dari Vietnam dan 4 orang dari Indonesia. Setelah 23 bulan bekerja, Slamet Susilo di ijinkan pulang dgn status finish contract.

Selama bekerja, perlakuan kapten sangat buruk kpd ABK. Slamet Susilo pulang dengan menumpang kapal penampung (kapal collecting). Dalam kapal penampung ternyata ada 4 orang (ABK kapal SHING SHE JI) yg berasal dari Indonesia utk tujuan yang sama yakni pulang ke Indonesia. Kami ber-5, tiba di Tahiti pada dengan kondisi 3 orang sakit. Ke 3 orang yang sakit tersebut, satu muntah darah, satu lumpuh separuh badan, satu kecelakaan kerja dimana alat kelamin nya terpotong.

Kami tiba di Tahiti 19 Agustus 2016 pada siang hari. Sore hari nya, kita di jemput perwakilan agent sekaligus di beri tiket pulang ke Indonesia. Kami bermalam di mess, pada subuh hari nya pada tanggal 20 Agustus 2016, kami terbang pulang ke Indonesia tanpa di kasih uang gaji di atas kapal serta bonus selama setahun, meskipun kami sudah menuntut nya. Sementara uang jaminan 1000 $ dan gaji 2 bulan penuh juga belum dibayar. Kami tiba di Jakarta pada tanggal 22 Agustus tanpa dijemput pihak PT. Kepulangan kami tanpa membawa uang sepeserpun, dengan mengandalkan makan yg kami terima di atas pesawat. Akhirnya kami bisa pulang ke rumah masing masing setelah berhutang.

Program KKP " Stop Grativikasi"

Pada tanggal 6 bulan september 2016, BBPI Semarang kedatangan Tim UPG ( Unit Pengendalian Gratifikasi ) dari inspektorat jendral divisi 5. Tujuan kedatangan mereka ke BBPI adalah untuk menyebarluaskan tentang apa itu grativikasi dan bahaya dari penerimaan Grativikasi. Dalam hal ini bertempat di gedung pertemuan lantai tiga di BBPI Semarang acara sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di hadiri seluruh pegawai BBPI Semarang dan peserta Diklat CPNS lingkup KKP.

Perlu kita ketahui bersama bahwa Gratifikasi mempunyai arti pemberian dalam arti luas yang mencakup tentang barang ,uang, diskon , pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, Fasilitas penginapan, Perjalanan wisata, Pengobatan cuma dan pemberian fasilitas yang lainnya. sebagai Abdi negara kita di harapkan untuk terus memberikan pelayanan yang baik di dalam kita melayani masyarakat. Dan pada dasarnya kita sudah di Gaji negara untuk melakukan tugas dan kewajiban yang sudah di atur tanpa adanya pemberian pemberian yang lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi setiap kebijakan kita, untuk merubah data data kita demi kepentingan pemberi gratifikasi atau untuk tujuan yang lainnya.

Selama ini praktek Gratifikasi sudah berlangsung lama dan sudah menjadi penyakit yang kronis jadi harus cepat cepat di perbaiki.Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dibentuk dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di lingkungan KKP serta melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sudah menjadi tugas dari UPG untuk melakukan sosialisasi kepada pegawai lingkup KKP Selain itu tugas UPG diantaranya :

Menyiapkan perangkat kerja dan fasilitas terkait pengendalian praktek gratifikasi,mulai dari penerimaan laporan gratifikasi sampai dengan pengiriman Surat Keputusan Pimpinan KPK kepada penerima dan/atau pelapor serta penyimpanan bukti penyetoran uang yang diterima dari gratifikasi apabila diputuskan oleh KPK menjadi milik Negara;
Melakukan diseminasi/sosialisasi kebijakan KKP terkait dengan gratifikasi kepada Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan KKP, mitra kerja, pihak ketiga, para pemangku kepentingan, dan masyarakat pada umumnya bersama dengan Tunas Integritas KKP;
Menerima laporan gratifikasi, melakukan pemilahan kategori gratifikasi, dan pemrosesan laporan gratifikasi dalam kedinasan dan gratifikasi yang tidak dianggap suap dan tidak berhubungan dengan kedinasan dari Wajib Lapor Gratifikasi;
Melakukan evaluasi bersama-sama KPK atas efektivitas dari kebijakan terkait gratifikasi dan pengendaliannya di lingkungan KKP;
Memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian gratifikasi kepada pimpinan Kementerian yang dapat digunakan sebagai salah satu management tools; dan
Menindaklanjuti laporan dugaan praktek gratifikasi yang berasal dan/atau bersumber dari whistle blowing system, instansi yang berwenang, dan/atau informasi yang diperoleh dari masyarakat

Dalam hal sosialisasi ini animo pegawai BBPI Semarang sangat tinggi karena dari gratifikasi yang dianggap biasa atau sepeleh bisa mencederai integritas pegawai negeri sipil terkhusus pegawai BBPI Semarang..

Profil PLH Dirjen perikanan tangkap " Agus Suherman "

agus suherman

Agus suherman adalah sosok pekerja keras dan senang turun ke lapangan. Setelah di tetapkan sebagai pejabat pelaksana harian di direktorat jendral perikanan tangkap beliau langsung membuat gebrakan untuk kemajuan nelayan dan perikanan tangkap khususnya. Penulis terkesima dengan beliau disaat penulis berhadapan dengan beliau secara langsung di kegiatan verifikasi kapal perikanan di juana pati, Jawa tengah dan yang kedua kalinya di Muara baru, jakarta. Isu tentang Mark down menjadi perhatian beliau saat ini.

Dalam berbagai kesempatan berbicara dengan nelayan beliau menyarankan agar proses perijinan dan kepimilikan kapal harus di tangani sendiri. Bahkan selama ini proses perijinan yang begitu lama dan memakan waktu dan biaya banyak telah di perbaiki beliau melalui gerai perijinan di berbagai daerah. KKP mau memberikan kemudahan bagi nelayan.

Karier Agus suherman melejit setelah menangani Perindo ( Perusahan perikanan indonesia ) dibawah kementrian Badan Usaha Milik Negara. Beliau diangakat sebagai direktur utama di perindo. Dan pilihan tersebut sangatlah tepat dimana Agus Suherman mampu menyelamatkan dan memperpanjang usia di nasib Badan usaha yang bersentuhan langsung dengan nelayan. Kemampuan iteligensia nya pun tak di ragukan lagi dimana di usia 30 tahun beliau telah mendapatkan gelar doktor.Umur Agus 36 tahun saat itu. Misi utama yang diembannya yaitu membenahi perusahaan perikanan yang keadaannya sangat memprihatinkan agar bisa menjadi perusahaan perikanan yang maju di negara maritim ini.Prestasi Agus luar biasa. Perusahaan perikanan itu tahun lalu berubah total. Ratingnya AAA (tertinggi dalam nilai kesehatan perusahaan). Labanya naik 500 persen. Program-programnya spektakuler. Tambak-tambak perusahaan itu di Krawang hidup lagi. Kawasan perikanan di Muara Baru menjadi bergairah.

Kini beban agus suherman bertambah lagi dengan di angkatnya beliau menjadi PLH dirjen tangkap. Bukan hanya permasalahan permasalahan perijinan tetapi permasalahan permasalah permasalah dari alat tangkap, sosial dan kondisi ekonomi dari para nelayan.

PELARANGAN TRANSHIPMENT DI LAUT " Bagaimana nasib kapal pengangkut ikan hidup"

Permen KP NO 15 tahun 2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup. Dalam peraturan menteri tersebut di sebutkan bahwa kapal pengangkut ikan hidup adalah kapal yang memiliki palkah yang di rancang dengan memiliki sirkulasi air dan sirkulasi udara / aerator.Dengan pengertian tersebut maka perbedaan antara kapal pengangkut ikan mati dan hidup berada di rancang bangun bentuk palkahnya. Walaupun tujuan dari adanya permen 15 tahun 2016 adalah untuk meningkatkan pembudidayaan ikan baik untuk nasional maupun untuk kepentingan ekspor.

Kalau melihat antara pelarangan transhipment ikan mati dan di perbolehkannya transhipmen ikan hidup maka ada celah untuk menjadikan sesuatu yang di larang diakali lagi agar di legalkan. Kapal kapal penampung ikan mati bisa saja di sebut sebagai kapal penampung ikan hidup asal konstruksi rancang bangun dari bentuk palkah di rubah dengan menambahkan sirkulasi air dan aeraror. Penambahan konstruksi tersebut di gunakan sebagai persyaratan agar bisa di katakan sebagai pengangkut ikan hidup walaupun pada dasarnya digunakan sebagai pengangkut ikan mati.

Kalau timbul pertanyaan kan fungsi dari penambahan sirkulasi air dan udara tidak di butuhkan dalam kapal pengangkut ikan mati maka jawabannya bisa dengan bahwa ikan mati ini memakai sistem pendingin aerator dan sirkulasi air semisal pendinginan system RSW. Dan itu salah satu celah di Permen 02 KKP tahun 2016.

Lalu semisalnya kapal tersebut memang nyata di gunakan untuk aktifitas pengangkutan ikan hidup dan disaat perjalanan pengiriman kondisi ikan mati dan presentasi kematian ikan tersebut lebih besar apakah masih bisa di sebut sebagai kapal pengakut ikan hidup. Kalau semisal dalam kondisi ikan yang sudah mati tersebut lalu tertangkap oleh kapal pengawas. Apakah tuduhan bahwa pelaku pengangkutan ikan tersebut bisa di kenakan dengan pasal transhipment ikan mati?

Dan yang lebih sangat sedih lagi di berlakukannya ijin pengakutan ikan hidup oleh kapal asing. Kapal asing apakah sudah dipastikan bahwa tidak akan membawa atau mengangkut ikan mati keluar dari indonesia. Sedangkan kita tahu bahwa ikan hasil tangkapan lebih murah dari pada ikan yang dibudidaya dalam keadaan hidup, Bagi pengusaha walaupun ikan hidup lebih mahal tetapi dari selisih keuntungan jelas lebih menguntungkan ikan mati yang di hasilkan dari aktifitas penangkapan. Lalu ikan asing itu apakah pengusaha pengakut ikan asing tidak menanamkan modal kepada nelayan penangkapan ikan. Sedangkan kita juga tahu bahwa penangkapan ikan terlarang untuk asing. Jangan biarkan Permen 15 tahun 2015 di gunakan sebagai alasan agar para pengusaha asing kembali mengeruk sumber daya ikan kita.

Celah dari permen 15 tahun 2016 bisa kita saksikan kembali di masalah kewenangan pemberi ijin. Ijin dalam kegiatan kapal pengangkut ikan hidup di sebut sebagai SIKPI ( Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan ) dan yang menjadi rancuhnya kembali adalah tumpang tindihnya peraturan di perijinannya karena dalam hal kapal pengangkut ikan ini disertakan Direktur perikanan Budidaya sebagai pemberi ijin untuk kapal pengangkut ikan hidup dan Direktur perikanan tangkap sebagai pemberi ijin kapal pengangkut ikan hidup hasil dari penangkapan ikan.

Yang menjadi pertanyaan apabila ijinnya di berikan oleh direktur perikanan tangkap dan pada parakteknya ikan tersebut di campur dengan hasil ikan budidaya, apakah kita bisa untuk mengawasi dan memperhatikanya. Malaupun ada perbedaan antara ikan hidup hasil tangkapan dan hasil budidaya tetapi perbedaan itu sangat kecil.

Belum Lagi masalah SIUP sebelum kita mendapatkan SIKPI. Sedangkan wewenang SIUP masih berada di perikanan tangkap. Lalu Kita mau mengajukan ijin untuk menampung ikan hidup hasil budidaya maka kita hasil 2 kali mengadap dirjen perikanan tangkap dan dirjen perikanan budidaya.

Untuk mendapatkan SIUP kita juga harus melihat ke Grooss Akte. Sedangkan Pada Prakteknya untuk masalah Gross Akte bisa kita temukan banyak praktek praktek penurunan jumlah volume kapal atau gross ton Atau yang dikenal dengan istilah MARK DOWN. Dan lebih pelik lagi masalah Gross Akte masih di tangan instansi kementrian perhubungan atau Diperla.

Subscribe to: Posts ( Atom )

Related Posts:

SURAT IJIN USAHA PENANGKAPAN (SIUP)

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts: